Hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia. Belanja Pegawai Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Rp. Hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia

Baca Cepat tampilkan. Kedua, konsistensi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan jiwa dan arah otonomi. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Tidak berkesinambungan kerja ini dapat terjadi jika kepala daerah kurang teliti dalam memutuskan atau mengambil langkah sehingga. Sentimen kedaerahan. I. Pemerintah Pusat atau Kepala Daerah Otonom lainnya (Prasetya, 2012). Manusia pelaksananya harus baik. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal. Ali Yusuf, S. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. yang oleh undang-undang ditentukan sebagai. Dalam penegakan HAM di negara Indonesia terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh berbagai aspek, adapun diantara adalah: Kondisi Sosial Budaya;. Bahkan, penyerahan sejumlah urusan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu dijamin oleh dukungan transfer finansial dari pemerintah pusat. Ag Disusun Oleh: Suci Hanifa 1111046100021 Sabrina Fitria 1111046100103 Niswah Mutiah 1111046100113 PERBANKAN SYARIAH 6 C FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI. Structure c. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Otonomi Daerah? Rifqa Nisyardhana , Okezone · Sabtu 10 Desember 2022 11:06 WIB. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Rohidin Mersyah (2005) 1. artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah meningkat terlebih. Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019. Dia menekankan dengan adanya hambatan dalam proses pelaksanaan desentralisasi dan otda, bukan berarti riwayat desentralisasi dan otda. Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala. Adapun dasar-dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B. Faktor ini mencakup unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, aparatur Daerah. Oct 30, 2021 · Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Page 111 Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari faktor pengetahuan belum optimal atau belum menunjang. Pemaknaan terhadap pelaksanaan SPIP belum mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai; 3. Mengidentifikasi faktor-faktor strategis masa depan dalam pengembangan sistem budidaya sapiOtonomi Daerah. Pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Karena itu, DPR dan Pemerintah hasil Pemilu 1999 harus menetapkan perubahan sejumlah UU tersebut sebagai prioritas utama. Ray dan Goodpaster (2003) menggambarkan bahwa pemerintah daerah dalam era pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 lebih merupakan ”mesin pembelanjaan”. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. Syaukani H. Faktor ini 1 Marzuki, M. Pertama, menyesuaikan sekurang-kurangnya 15 Undang-undang yang selama ini mengatur kewenangan yang kini diserahkan kepada daerah otonom. Kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) masih. Hasil yang diharapkan mahasiswa mampu melakukan kajian kritis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah dengan. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. 2 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanam, UU tentang Tata Ruang. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. , 2021). Beberapa hambatan ini bukan hanya datang dari pemerintahan itu sendiri melainkan justru juga datang dari masyarakat. Otonomi Daerah 1. Rustan Amarullah - detikNews. Kesalapahaman Terkait Kebijakan Otonomi Daerah. Hal ini disebabkan karena anggota masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan pengganti untuk membangun kehidupan yang layak. pemerataan pendapatan. As the world’s fourth most populous country with diverse cultures covering a vast geographic area,Otonomi daerah diselenggarakan di negara kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. *. Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayah nya mau pun dari segi penduduknya. Karena sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Bulango memiliki pendidikan yangAdanya krisis moneter dan transisi politik yang terjadi sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi melaksanakan desentralisasi (otonomi daerah). Tahun 1945-1950 merupakan masa awalPerkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah,Apa Saja Faktor Faktor Penghambat Otonomi Daerah. Pasal 117. Penghambat pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut: Tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sehingga masih memerlukan bantuan dari pusat atau. 275. Berikut ini sebab-sebab perubahan sosial yang bersumber dari dalam masyarakat (sebab intern). Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu: Faktor. Structure c. Dari berbagai faktor penyebab yang dapat memunculkan hambatan dan permasalahan tersebut, salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Maksud dari manusia pelaksana ini adalah seorang pemimpin daerah yaitu. NAMA : PIRNA NIM : 044270781 TUGAS : 3 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayahnya maupun dari segi penduduknya. Sebelum membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terlebih dahulu dipaparkan adanya kesalapahaman yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijaksanaan otonomi daerah tersebut. 4. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. para pejabat di daerah merasa tidak lagi bergantung kepada pejabat tingkat pusat C. II. Faktor penghambat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah : Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya manusia ( SDM ) yang tinggi, sehingga memerlukan bantuan dari daerah yang lain. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Berikut adalah berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di sisi lain, sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun finansial, juga penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah untuk pertama kalinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 2. Perspektif sosiologis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. R. Berdasarkan ilustrasi diatas,Anda diminta untuk melakukan analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia 2. Jelaskan hambatan hambatan yang timbul dari pelaksanaan otonomi daerah - 13239593. Undang-Undang No. Manusia pelaksananya harus baik. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kenekaragaman daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar. 198 km 2 Tuvalu dan Nauru : 26 km 2 dan 21 km 2. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah,yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerntah kabupaten /kota,sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkhis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia!. Pelaksana memiliki integritas, komitmen dan rasa. 1. II. 1. yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, dan Pasal 1 ayat (2) Bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. 2. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kota/kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Berikut penjelasan tentang tarian daerah 34 provinsi beserta gambarnya dan penjelasannya, antara lain: 1. 4. Pembangunan memerlukan manusia sebagai faktor utama, dan juga pembangunan selalu menggunakan lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan penggunaan lahan, sebagai aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebut bahwa perlu dilakukan penguatan fiskal daerah dengan menerbitkan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Nomor 25 Tahun 2013 yang mengatur bahwa alokasi dana otonomi khusus. Tidak dapat dipungkiri,. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Disini tugas pemerintah adalah sebagai. Dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan. Kata Kunci : Faktor penghambat, Otonomi Desa, Kepenghuluan Pelita Kesalapahaman Terkait Kebijakan Otonomi Daerah. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Karena pemerintah daerah terfokus pada penerimaan dana pemerintah pusat, bisa melupakan kriteria pembuktian berkelanjutan. Jurnal. Dengan kata lain, sumber daya manusiaAda 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Bila menilik sejarah pemerinatahan Indonesia pada masa orde baru pun, otonomi daerah mengalami beberapa penyebab atau permasalahan yang membuat pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2007) dan UNDP (2008), memperlihatkan bahwa agenda ini lebih. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu: Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;Soal UT Manajemen ESPA4314 dilengkapi Kunci Jawaban. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu- Mar 17, 2011 · Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur Frederic W. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri. , dkk. melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! 3. Penyeenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabil manusia pelaksananya baik,dalam. 2. Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Disebabkan Oleh Faktor Manusia - Nama : Jurusan Ikhlas Wd Putra : S1 Manajemen Mata Pelajaran : PendidikanBerbagai pengalaman dan pembelajaran yang ditemui sepanjang 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah ini yang kemudian mendorong dilakukannya penyempurnaan terhadap regulasi yang ada, sehingga diterbitkanlah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang masing-masing merupakan revisi. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan. Hal ini antara lain disebabkan oleh berbagai permasalahan yang muncul. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. Pd. 5 Ryaas Rasyid, yang dianggap sebagai arsitek desentralisasi pasca-Soeharto, dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa roh otonomi daerah yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004. Modul MKDU 4111 Modul 9 Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi. Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia yang berkualitas. Adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia, seperti emosi, prangsangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Soal 1 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi. c. Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. August 2021 · Journal Philosophy of Law. Keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. peran serta masyarakat di daerahnya untuk ikut serta dalam setiap upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan keseluruhan masyarakat (S. PENDAHULUAN 1. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung . c. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan. Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik, seperti terjadinya gempa bumi, angina topan, banjir besar, dan lain-lain mungkin menyebabkan bahwa masyarakat. Tueno: Faktor-Faktor Penghambat. Sebelumnya sudah dibahas mengenai faktor penghambat pembangunan nasional, di antaranya sumber daya manusia, kekayaan alam, permodalan, dan lain sebagainya. A. Kebijakan desentralisasi dan praktik otonomi daerah di Indonesia merupakan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Berikut ini faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan otonomi daerah. 7 Hambatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya alam ( SDA ) yang tinggi, sehingga sulit mendapatkan pemasukan kas daerah dari. 4. Sayangnya, masih banyak faktor penghambat interaksi sosial yang sering terjadi namun jarang disadari seperti berikut: 1. politik di Indonesia. 000 yang sudah cukup dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. JAWAB 1. (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang pelaksanaan otonomi yang ada di BMP. Karena pemerintah daerah terfokus pada penerimaan dana pemerintah pusat, bisa melupakan kriteria pembuktian berkelanjutan. Pelaksanaan otonomi daerah harus mencakup otonomi yang nyata, luas, dan. Otonomi. Indonesia merupakan Negara kepualaian dengan jumlah lebih dari 17. Faktor Manusia Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan pertama-tama dan terutama di tentukan oleh kapasitas yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. THE PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT IN PEMALANG REGENCY. Manfaat Pembuatan Makalah. 3. 1. Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah: Undang-Undang Otonomi Daerah Otonomi daerah diatur berdasarkan Undang. Kajian ini bertujuan membahas kebijakan sosial dan otonomi daerah sesuai dengan pemahaman penulis dari berbagai sumber yang diperoleh. Demikianlah penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia!. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia!. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Ada juga yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai upaya berperspektif Ekonomi-Politik, di mana daerah diberikan. Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. Seharusnya DPRD melakukan fungsi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas otonomi daerah oleh Kepala Daerah. Bagikan: Tema hari otonomi daerah tahun ini adalah "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Kreatif Dan Inovatif". Soal 1 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi. Meberikansosialiasai untuk masyarakat daerah tentang pelaksanaan otonomi daerah yangdilakukan oleh. Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya alam ( SDA ) yang tinggi, sehingga sulit mendapatkan pemasukan kas daerah dari. daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Bird dan Vaillancourt 1998). Martadinata No. perkembangannya atau bahkan terdapat daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sebagai daerah otonom. Oleh. a. Faktor/Latar belakang otonomi daerah. Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. Akan tetapi, setelah evaluasi pelaksanaan sepuluh tahun masih banyak daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal (36,82 persen dari 497 kabupaten/kota). Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. 4. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia:. NIT otonomi daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam konteks negara federasi, sedangkan pasca revolusi otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan. a. 124 prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan, Pemerataan, Pemberdayaan dan Partisipasi. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta. Dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang sejatinya bertujuan untuk memandirikan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, ternyata melahirkan bibit-bibit. 2 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanam, UU tentang Tata Ruang, UU. Faktor penghambat pelaksanaan Otonomi Desa adalah rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan 31Ibid. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Kemampuan yang harus dikembangkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.